Sumbawa Besar, GaungNUSRA Online
Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori menyoroti pentingnya validitas data dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran, dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Senin (11/5).
Rapat koordinasi itu dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, seluruh kepala perangkat daerah, serta Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Sumbawa.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran hingga 11 Mei 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan, total pagu belanja daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2026 mencapai sekitar Rp1,95 triliun, dengan realisasi belanja sebesar Rp456,14 miliar atau 23,38 persen.
Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp60,6 miliar dari target Rp251,48 miliar atau sekitar 24,09 persen.
Sejumlah organisasi perangkat daerah tercatat memiliki realisasi anggaran cukup tinggi. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjadi OPD dengan realisasi tertinggi, yakni sebesar 46,24 persen atau Rp7,88 miliar dari pagu Rp17,04 miliar. Disusul Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 45,48 persen serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 39,17 persen.
Di tingkat kecamatan, Kecamatan Labuhan Badas mencatat realisasi tertinggi sebesar 35,60 persen, diikuti Kecamatan Lenangguar sebesar 34,60 persen dan Kecamatan Lunyuk sebesar 32,83 persen.
Meski demikian, Wakil Bupati menegaskan bahwa evaluasi APBD tidak semata-mata berbicara mengenai besaran serapan anggaran, melainkan juga menyangkut kualitas data dan ketepatan sasaran program pemerintah.
Dalam arahannya, Wabup mengungkapkan masih adanya sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terutama terkait penggunaan anggaran dan pengelolaan pendapatan daerah, yang dinilai belum sepenuhnya berbasis pada potensi riil di lapangan.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang harus segera dibenahi adalah lemahnya pembaruan data di berbagai sektor, termasuk data bantuan sosial yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Kami tidak ingin lagi mendengar ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Pastikan penerima bantuan benar-benar berasal dari Desil 1, 2, dan 3 sesuai data masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Selain bantuan sosial, pemerintah daerah juga meminta pembaruan data kepesertaan BPJS Kesehatan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kondisi riil masyarakat.
Perhatian serupa juga diarahkan pada optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2. Menurut Ansori, masih banyak potensi pajak yang belum tergarap maksimal, akibat data objek pajak yang tidak diperbarui secara berkala.
Ia mencontohkan, sejumlah objek pajak yang sebelumnya berupa lahan kosong kini telah berubah fungsi menjadi rumah kos maupun bangunan usaha. Namun perubahan tersebut belum diikuti penyesuaian nilai dan besaran pajak.
“Banyak potensi PBB-P2 yang hilang karena data tidak di-update dengan baik. Dulu tanah kosong, sekarang sudah jadi kos-kosan. Tentu ada perubahan nilai dan jumlah pembayaran pajaknya,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Wakil Bupati berharap seluruh perangkat daerah meningkatkan ketelitian, akurasi data, dan sinergi antarinstansi agar pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2026 berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. (Gac/Hms)
