Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa, meminta pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Selain penataan pertambangan rakyat, fraksi juga menyoroti dampak kemarau ekstrem, kualitas data sosial ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta kondisi infrastruktur jalan penghubung antarkecamatan.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna II DPRD Sumbawa dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9).
Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Gitta Liesbano SH MKn, didampingi Wakil Ketua DPRD, Zulfikar Demitri SH MH. Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori, Sekda Sumbawa, Dr H Budi Prasetyo, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan turut menghadiri rapat tersebut.
Juru bicara Fraksi PKB, Sukiman K SPdI, menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna tersebut. Ia mengawali pandangan dengan memberikan apresiasi terhadap peningkatan target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026.
Pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp1,89 triliun meningkat Rp45,83 miliar atau 2,42 persen. Setelah perubahan, target pendapatan daerah mencapai sekitar Rp1,94 triliun.
Fraksi PKB juga mencermati perubahan skema pembiayaan Program Upland. Pemerintah daerah sebelumnya mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,01 miliar untuk penyertaan modal daerah pada PT BPR NTB dalam rangka mendukung Program Upland.
Dalam perubahan APBD, pemerintah menghapus alokasi tersebut sehingga nilainya menjadi Rp0. Pemerintah kemudian mengalihkan anggaran tersebut ke belanja operasional dan belanja modal Program Upland sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku.
Di tengah perubahan postur anggaran tersebut, Fraksi PKB menyampaikan sejumlah catatan yang meminta perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran.
Fraksi PKB meminta Pemkab Sumbawa mengambil langkah lebih serius terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Fraksi juga meminta pemerintah menata pertambangan rakyat agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Persoalan pertambangan, menurut fraksi, membutuhkan perhatian pemerintah karena berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pertambangan.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani aktivitas pertambangan ilegal sekaligus mendorong penataan pertambangan rakyat.
Fraksi PKB juga menyoroti dampak kemarau ekstrem yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi kekeringan dapat memengaruhi kebutuhan air masyarakat serta aktivitas pertanian dan sektor lainnya.
Fraksi meminta Pemkab Sumbawa bergerak cepat menangani dampak kekeringan. Pemerintah juga didorong menambah dukungan anggaran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar mampu memaksimalkan penanganan di lapangan.
Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat respons pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan serta memastikan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Fraksi PKB selanjutnya meminta Pemkab Sumbawa memperkuat komitmen terhadap prinsip good and clean governance. Fraksi menekankan pentingnya pemerintah menunjukkan kinerja secara nyata, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan program pembangunan.
Fraksi meminta seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan anggaran juga harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan program yang menggunakan anggaran daerah.
Persoalan data juga menjadi perhatian Fraksi PKB. Fraksi meminta Pemkab Sumbawa membenahi Data Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data potensi Sustainable Development Goals (SDGs) desa.
Fraksi menilai pemerintah membutuhkan data yang valid untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi. Karena itu, pembaruan dan sinkronisasi data perlu dilakukan secara serius agar program pemerintah dapat menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Data sosial ekonomi juga perlu menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengalokasikan anggaran.
Fraksi PKB turut meminta pemerintah memberi perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan utama penghubung antarkecamatan.
Salah satu ruas yang mendapat sorotan yakni jalan lintas Moyo Hilir-Sumbawa. Fraksi meminta pemerintah memperhatikan kondisi ruas tersebut karena jalan penghubung antarkecamatan memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi berbagai kebutuhan. (Gam)
