Mataram, GaungNusra
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Indah Dhamayanti Putri SE MIP, menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada hasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11). Ia menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, bukan sekadar menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran,” tegasnya.
Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027. Di antaranya pengentasan kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp745,25 miliar yang difokuskan pada 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan penguatan ekonomi produktif dan hilirisasi industri agromaritim, ketahanan pangan dan energi melalui dukungan sektor irigasi, pertanian, dan perikanan.
Peningkatan kualitas pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, serta konektivitas digital, turut menjadi perhatian dalam arah kebijakan anggaran tersebut.
Dalam rancangan APBD 2027, Pemprov NTB memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun atau meningkat 10,69 persen. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun.
Wagub menegaskan, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari sejauh mana program pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov NTB berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, mulai dari desa-desa di Pulau Lombok hingga wilayah pelosok Pulau Sumbawa. (Gad)
